CITRA ACEH MEDIA

Suasana musyawarah Kute Lintang Musara. Minggu (7/12) foto Kasim Gayo Lues, Citraaceh.com P elaksaan acara muzakarah yang sudah lama direncanakan oleh tokoh masyarakat Kute Lintang, akhirnya terlaksanakan dengan baik dan lancar pada hari Minggu (7/12) lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut, tokoh masyarakat, alim ulama serta prangkat desa lainnya. Acara tersebut dilaksanakan dengan tujuan menyatukan kembali persatuan dan kesatuan masyarakat seperti pada tahun sebelumnya. Acara dilaksanakan bertempat digedung Balai Nusa Indah jalan Blangkejeren-Takengon, kecamatan Blangkejeren yang dihadiri peserta yang hadir dari tokoh masyarakat, Drs H. Abu Bakar Jasbi, Ramli Syarip anggota DPRK dari partai Demokrat, Abdul Wahab dari partai Gerindra, Sudirman mantan anggota DPRK, Drs Tengku Khairul Abdi. tokoh agama Tengku H. Aman Minta dan para kepala desa Kute Lintang, desa Bustanussalam, desa Rerebe, desa Sangir, persiapan desa Gunyak dan desa Gajah. Dari  musyawarah tersebut di...

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menunda pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX yang diajukan kubu Aburizal Bakrie ataupun kubu Agung Laksono. "Saran saya, Menkumham harus menunda pendaftaran pengesahan pengurus DPP Golkar, baik kubu Ical maupun kubu Agung," kata Yusril dalam kicauannya di akun twitter @Yusrilihza_Mhd, Senin (8/12). Menurut Yusril, Menkumham harus netral, berpikir dan bertindak legalistik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik. "Menkumham harus menjauhkan pertimbangan politik dalam mengesahkan kepengurusan partai," kata dia. Yusril mengatakan kalau ada dua kubu dalam kepengurusan hasil munas yang berbeda, itu berarti ada konflik internal dalam partai, dan konflik internal harus diselesaikan oleh mekanisme internal partai melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai itu sendiri. "Kalau selesai oleh mahkamah partai, Menkumha...

Memprihatinkan kondisi dua ruang belajar yang terbuat dari seng di MTsS Tangan-Tangan, Senin (8/12) foto Nizar Blangpidie, Citraaceh.com Meskipun Provinsi Aceh menerima Otonomi Khusus (Otsus) yang cukup melimpah, namun sarana dan prasana pendidikan di provisinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya masih tergolong sangat memprihatinkan. Salah satunya, kondisi sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Kecamatan Tangan-Tangan yang sangat memprihatinkan. Pantauan Citraaceh.com kondisi bangunan sekolah yang apa adanya dan masih kekurangan ruang kelas yang terpaksa pihak sekolah menyekat ruang untuk digunakan bahkan hingga kondisi jalan yang membutuhkan perhatian serius dari pihak pemerintah. Selain itu, sekolah MTsS Tangan-Tangan yang berdiri sejak tahun 2001 tersebut masih menggunakan dua ruang belajar yang terbuat dari seng-seng bekas yang melukiskan mirisnya pendidikan di Kabupaten Breuh Sigupai tersebut. Kondisi sekolah tersebut semakin diperparah ketika musi...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja sempat mengeluarkan pernyataan bahwa mantan Wakil Presiden Kabinet Bersatu Jilid II Boediono telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Bank Century. Pernyataan tersebut dikeluarkan Adnan dalam sesi pidatonya di acara penyuluhan mengenai persfektif anti korupsi di DPRD Provinsi Riau, belum lama ini. Sebagai saksi yang melihat langsung pernyataan Adnan, Anggota DPRD Riau Fraksi Nasdem-Hanura Muhammad Adil  menilai ekspresi Adnan tampak sangat serius saat menyebut KPK telah menetapkan mantan RI-2 Boediono sebagai tersangka. "Serius kok tidak bercanda sama sekali sampai kami mengira memang Boediono sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Adil kepada Republika Online (ROL) via telfon, Sabtu (6/12). Justru, lanjut Adil, dirinya heran ketika sejumlah media memberitakan anggota KPK lainnya malah membantah pernyataan Adnan tersebut. "Memang sepertinya KPK belum koordinasi secara penuh, tapi kala...

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pada prinsipnya pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal partai politik, termasuk Partai Golkar.  Namun, ia tak menegaskan, apakah akan hadir di acara munas versi presidium penyelamat Partai Golkar atau tidak yang akan dibuka malam ini di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.  "Kita cermati dulu. Sebagai pemerintah kalau memonitor kan boleh-boleh saja," kata dia, Sabtu (6/12).   Sebelumnya, Tjahjo dikabarkan akan membuka munas Golkar tandingan versi Agung Laksono dkk. Selain Tjahjo, akan hadir pula Menkumham Yasonna Laoly.  Alhasil, pemerintah dituding ikut campir dalam konflik internal yang terjadi di tubuh beringin.   Mengenai munas malam nanti, kata dia, kemendagri sudah melakukan koordinasi dengan menkumham. Yaitu, untuk tetap terus mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika internal partai politik.  "Tapi tidak pada posisi membuka sebuah munas/kongres partai. Kan partai-partai s...

Kabar mengejutkan  tiba-tiba  datang dari pengacara  muda Farhat Abbas. Diungkap olehnya melalui Twitter, komedian Olga Syahputra telah meninggal dunia. "Turut berduka ats kepergian artis komedian yoga "olga' syahputra, smg beristirahat dg tenang, orang2 yg mengaburkan & menguburkanmu diampuni," tulis @Farhatabbaslaw, Jumat (5/12/2014). Selain mengabarkan meninggalnya Olga,  Farhat pun sempat menyesalkan keluarga dan sahabat dekat Olga yang dianggapnya menutupi berita ini dari publik. Mantan suami Nia Daniati itu juga mendoakan agar Olga dapat beristirahat dengan tenang. "Orang hidup dibuat spt orang mati, orang mati dibuat spt orang hidup. Semoga yoga "olga" syahputra Tenang didalam pelukan Tuhan,, Amin," lanjutnya. Seperti diketahui, Olga Syahputra menderita sakit meningitis atau  radang yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Akibat penyakit tersebut, komedian kelahiran 8 Februari 1983, itu harus menjalani ...

Sejumlah pecalang melakukan pengamanan di depan Hotel The Westin Nusa Dua Bali, yang menjadi lokasi pelaksanaan Munas IX Partai Golkar Upaya menjadikan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar sebagai forum untuk mengangkat Aburizal Bakrie sebagai ketua umum secara aklamasi semakin terlihat. Hal ini terlihat dengan lolosnya pasal 22 ayat 4 yang membuat pesaing Ical sulit untuk lolos dalam syarat maju sebagai bakal calon ketua umum. Pasal tersebut berbunyi, masing-masing unsur peserta yang memiliki hak suara hanya dapat mencalonkan seorang bakal calon ketua umum dengan menyampaikan secara tertulis Surat Pernyataan Mencalonkan dan Memilih pada saat penyampaian pemandangan umum. Pasal ini jelas tidak menguntungkan para balon ketum lainnya, termasuk Airlangga Hartarto. Dengan pasal itu, surat dukungan tanda tangan yang sudah mereka galang pun menjadi sia-sia. Sebab sebelum pelaksanaan munas, sudah beredar informasi bahwa kubu Ical sudah meminta DPD II mencabut tanda ta...

Komisi III DPR RI akan memanggil pemerintah terutama Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. "Kami akan memanggil dan meminta keterangan pemerintah (terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin. Benny mengatakan sebelum Komisi III DPR RI meminta keterangan pemerintah, lebih baik Kemenkumham memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik alasan kebijakan tersebut. Benny mengatakan Komisi III menilai kebijakan pemerintah terhadap Pollycarpus merupakan pengkhianatan terhadap rasa keadilan masyarakat. "Kebijakan ini tidak ada sensitivitas keadilan publik. Selain itu apakah fasilitas itu (pembebasan bersyarat) diberikan juga kepada seluruh napi," ujarnya. Benny mengatakan layak atau tidaknya kebijakan itu s...

Instruksi tegas Presiden Jokowi untuk tidak mentoleransi kapal asing yang mencuri kapal di perairan Indonesia membuat pemerintah Malaysia meradang. Apalagi, disebutkan pihak berkuasa Indonesia telah menangkap 200 kapal nelayan Malaysia. Jokowi memerintahkan agar kapal asing yang kedapatan mencuri ikan lebih baik langsung ditenggelamkan saja. Sontak saja, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman mengingatkan bahwa negaranya dan Indonesia terikat kerjasama. Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum kesepakatan (MoU) berkaitan Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) dan pihak berkuasa maritim Indonesia pada 27 Januari 2012. Dengan kesepakatan itu, menurut Anifah Aman, pihak berwenang hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang didapati menangkap ikan di perbatasan maritim Malaysia dan Indonesia. Media Utusan Malaysia versi daring langsung menggambarkan Jokowi sebagai p...

Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) mengingatkan kepada Presiden RI Joko Widodo agar cermat memilih Direktur Utama Pertamina. Berdasarkan informasi yang digali dari dalam Kementerian BUMN, nama calon Direktur Utama Pertamina sudah selesai di proses oleh Tim Penilaian Akhir (TPA). Belum ada keterangan resmi siapa yang terpilih menempati posisi itu. Pihaknya mengingatkan agar siapapun yang terpilih bisa maksimal mengelola migas di Indonesia. Ia menyebut, adanya kejahatan terstruktur, sistematis dan massif dalam pengelolaan migas. Kejahatan ini sangat jauh dari ruang ruang pemberitaan dan diskursus publik, karena kuatnya backing para mafia migas ini dan dilindungi, bahkan dari pusat  kekuasaan. “Indikator ini bisa dilihat bagaimana para mafia migas berusaha tetap eksis dalam pemerintahan siapapun yang berkuasa. Niat Jokowi memberantas mafia migas nampaknya telah terinfiltrasi dari dalam, sehingga sangat sulit diharapkan niat tersebut akan ter...

Polisi Militer berjaga di luar Markas Brimob  di Kepulauan Riau pasca bentrok TNI-Polri. Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat baku tembak di Batam, Rabu kemarin, 19 November 2014. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asas Manusia, Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Presiden, Kamis 20 November 2014. Kata Tedjo, Presiden meminta agar kedua instansi segera didamaikan, agar tidak ada lagi peristiwa lanjutan. "Untuk pelakunya dikenai tindakan disiplin. Harus ada hukuman dari kedua belah pihak," kata Tedjo. Menurut Tedjo, anggota TNI dan Polri yang terlibat bisa dikenai sanksi, mulai dari yang ringan hingga pemecatan. "Pasti diberi sanksi. Bisa hukuman administrasi, pemindahan yang bersangkutan dan yang paling berat dipecat," ujar Tedjo. Tedjo belum bisa memastikan berapa jumlah anggot...

Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Rapat membahas terkait perbedaan tafsir, atas prosedur pelantikan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Hadir dalam rapat konsultasi tersebut, pimpinan komisi II diantaranya wakil ketua komisi II Ahmad Riza Patria, Wahidin Halim, dan Mustafa Kamal. Sementara ketua komisi II, Rambe Kamaru Zaman, tidak menghadiri rapat tersebut. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir diantaranya, empat wakil ketua DPRD yaitu Muhammad Taufik, Abraham Lunggana, Ferrial Sofyan, dan Triwisaksana. Selain itu, beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang lain juga tampak hadir. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD tersebut menyampaikan keberatan atas prosedur yang digunakan dalam pelantikan Ahok. Mereka menilai, terdapat multitafsir atas perundang-undangan yang dipakai. Mereka juga meminta presiden, untuk menangguhkan pelantikan terhadap Ahok sebagai gubernur. Wakil ketua komisi ...

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya untuk jenis premium dan solar. Politikus muda, Indra J Piliang mengatakan ada skenario di balik kebijakan tersebut. "Banjir minyak di seluruh dunia bisa berakibat kepada habisnya cadangan minyak dunia. Inilah yang diantisipasi Rezim Jokowi sekarang," kata Indra J Piliang dalam akun Twitter pribadinya, @IndraJPiliang. Indra menjelaskan pemerintahan Jokowi berinisiatif untuk "out of the book" dengan menjadi penyeimbang perminyakan dunia. Saat ISIS menjual minyak lebih murah, Indonesia malah melakukan sebaliknya dengan menaikkan harganya. Menurut dia, ada situasi global yang anomali dengan adanya harga minyak dunia yang turun drastis untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Pemerintahan Jokowi membaca keanehan ini. "Keran-keran yang bocor akibat perang tanpa negara di kawasan yang dikuasai ISIS, membuat harga miny...

Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) memutuskan melakukan mogok nasional mulai Rabu (19/11) sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ini wujud keprihatinan kami atas naiknya harga BBM subsidi untuk angkutan umum. Mogok operasi ini dari Sabang hingga Merauke," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Lorena Surbakti saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/11). Saat dihubungi, Eka sedang berada di Semarang dan baru saja melakukan Musyawarah Kerja Nasional Organda. Menurut dia, dari total pengguna BBM bersubsidi, angkutan umum hanya menggunakan sekitar tujuh persen saja dan 90 persen lainnya adalah kendaraan pribadi. "Kami pun sudah menyampaikan kepada pemerintah secara lisan dan tertulis melalui tujuh kementerian tentang usulan insentif bagi angkutan umum agar terjadi revitalisasi angkutan umum secara kongkret," kata Eka. Namun, hal itu belum ada komitmen dari pemerintah untuk mengedep...

Pelatih Timnas Senior Indonesia, Alfred Riedl, memanggil 35 pemain untuk menjalani pemusatan latihan guna persiapan Piala AFF 2014 Vietnam. Namun, jumlahnya kini tersisa 26 hingga jelang laga ujicoba lawan Suriah pada Sabtu (15/11). Pelatih asal Austria ini masih akan mencoret tiga lagi untuk memenuhi kuota 23 pemain. Berikut sembilan pemain yang telah dicoret dari timnas senior Indonesia. Pada Rabu (12/11) lalu, Riedl mencoret tiga pemain yakni Teguh Amiruddin, Dedi Hartono serta Andritany Ardhiyasa. Andritany tersingkir karena mengalami cedera sehingga tidak bisa bersaing dengan penjaga gawang lainnya. Sementara Teguh Amiruddin kalah kualitas dengan Kurnia Meiga, Dian Agus dan I Made Wirawan  Untuk Dedi Hartono, Riedl mengakui jika sebenarnya ia berat mengambil keputusan tersebut. Namun, semua harus dilakukan untuk memangkas skuat yang ada saat ini. Dengan pencoretan tiga pemain ini, maka skuat Garuda hingga Kamis (13/11) hanya menyisakan 26 pemai...

Desakan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media masa agar menterinya Jokowi segera melaporkan harta kekayaannya ternyata ampuh juga. Satu persatu menteri Kabinet Kerja Jokowi menyampaikan harta kekayaannya ke tim LHKPN yang berkantor di Gedung KPK Jl Rasuna Said Jakarta. Setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi telah menyampaikan kekayaannya. Kini giliran Menteri Koordinator Prekonomian Sofyan Djalil yang melaporkan harta kekayaannya. Sofyan mengaku setiap menjadi pejabat negar, diriny selalu rajin melaporkan harta kekayaannya. Jadi kata dia tidak benar jika ada berita yang menulis kalau‎ dirinya hanya satu kali melaporkan harta kekayaannya di tahun 2004 saja. "Saya lapor 2001, 2004, 2007, 2009. Ini kelima kali, jadi pada tahun 2007 pergantian dari menko, ke BUMN selesai 2009 saya lapor lagi," katanya saat menyambangi kantor KPK, Kamis (6/11). Sofyan mengaku setiap kali menjabat sebagai ...

Konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR terus berlanjut. Jika tidak segera diselesaikan, kericuhan ini bisa membuat kinerja DPR dan pemerintah menjadi terhambat. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan masyarakat bisa melakukan gugatan terhadap konflik yang terjadi antara KIH-KMP di DPR. Gugatan itu dilakukan sebagai rangsangan bagi pimpinan (bos) partai untuk berpikir.  "Gagasan untuk mengajukan gugatan kepada DPR itu bagus, sebagai rangsangan bos partai untuk berpikir, bahwa kelakuan mereka tidak menguntungkan dan merugikan kepentingan rakyat," ujarnya kepada Republika, Selasa (4/11). Ia mengatakan dalam konflik tersebut, masyarakat bisa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut dan upaya kritik terhadap pimpinan partai. Selain itu menurutnya, anggota DPR dari KIH dan KMP bukan orang-orang yang menentukan dalam arena politik di DPR.  Sebab kekuatan yang riil menentukan...

PDIP mengkritik sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang terkesan terlalu bersemangat menaikan harga BBM bersubsidi. Bagi PDIP sikap JK soal BBM bersubsidi menimbulkan banyak pertanyaan. "Saya lihat Pak JK lebih nafsu naikan BBM daripada presidennya. Saya gak tahu kenapa dia begitu bernafsu," kata Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11). Effendi menilai jajaran menteri ekonomi di kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa. Ini terlihat dari sikap mereka yang cenderung menggantungkan kebijakan harga BBM kepada mekanisme pasar."Saya meragukan Soyfan Djalil (Menkoperekonomian, Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Sudirman Said (Menteri ESDM) punya semangat Trisakti,"ujarnya. Seharusnya pemerintah membenahi persoalan yang terjadi di sektor minyak dan gas sebelum mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Misalnya, kata Effendi, pemerintah perlu m...

Pelantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet hari ini, Senin 3 November 2014 berlangsung tertutup. Ini tak biasa terjadi, sebab sejak presiden terdahulu, pelantikan selalu dilakukan terbuka dan dapat diliput media. Dalam agenda yang diterima dari Biro Pers, seharusnya pelantikan itu dilakukan pada pukul 08.30 WIB di Istana Negara. Namun, para awak media tak bisa meliput prosesi tersebut. Namun, tiba-tiba pada saat sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Andi telah dilantik. "Pagi tadi telah dilantik Seskab, maka tugas dan fungsi Seskab yang selama ini ditangani Mensesneg mulai sekarang sudah bisa dibagi lagi," kata Jokowi. Menurut Presiden, setelah dilantiknya Seskab, maka tugas-tugas Menteri Sekretaris Negara saat ini mulai berkurang. "Mulai saat ini melalui Seskab dan Mensesneg. Mensesneg dan Seskab akan bersinergi dan dua lembaga ini lebih baik," ujar Jokowi. Sementara itu, tugas pertama Seska...

Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengatakan, Puan Maharani terlalu junior untuk memegang posisi menteri kordinator.    "Misalnya posisi menteri pembangunan manusia. Itu juga agak meragukan publik tentang track record -nya,” katanya, Kamis (30/10). Secara keseluruhan, katanya, Kabinet Kerja tidak mencerminkan Joko Widodo (Jokowi). "Tapi kita perlu memberikan kesempatan kepada menteri-menteri ini untuk bekerja. Kita lihat nanti, mungkin kita berikan waktu 100 hari terlebih dahulu," papar dia. Pengamat hukum tata negara Refly Harun juga meragukan kemampuan Puan. Menurutnya, penempatan putri Megawati Soekarnoputri itu lebih sebagai akomodasi politik. Padahal, posisi menko yang ia isi merupakan tempat yang sangat vital di Kabinet Kerja Jokowi. "Menteri yang tidak terlalu cakap dalam bidang itu, tapi karena akomodasi politik, maka kemudian dia diajak juga," jelasnya. Menurutnya, ada dua kementrian yang setidaknya meng...