Ini Skenario di Balik Kebijakan Kenaikan BBM Jokowi Versi Indra Piliang

-
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya untuk jenis premium dan solar. Politikus muda, Indra J Piliang mengatakan ada skenario di balik kebijakan tersebut.

"Banjir minyak di seluruh dunia bisa berakibat kepada habisnya cadangan minyak dunia. Inilah yang diantisipasi Rezim Jokowi sekarang," kata Indra J Piliang dalam akun Twitter pribadinya, @IndraJPiliang.

Indra menjelaskan pemerintahan Jokowi berinisiatif untuk "out of the book" dengan menjadi penyeimbang perminyakan dunia. Saat ISIS menjual minyak lebih murah, Indonesia malah melakukan sebaliknya dengan menaikkan harganya.

Menurut dia, ada situasi global yang anomali dengan adanya harga minyak dunia yang turun drastis untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Pemerintahan Jokowi membaca keanehan ini. "Keran-keran yang bocor akibat perang tanpa negara di kawasan yang dikuasai ISIS, membuat harga minyak turun. Jelas ini anomali," ujarnya.

Langkah Jokowi ini, lanjutnya, kemungkinan mirip dengan yang dilakukan PM Mahathir Mohammad di Malaysia saat nilai tukar mata uang ASEAN anjlok pada 1997. Begitupun dengan banjir minyak di seluruh dunia bisa berakibat dengan habisnya cadangan minyak dunia. Hal ini yang diantisipasi Jokowi.

Dengan menaikkan harga BBM saat banjir minyak terjadi di dunia, Jokowi mencoba mencegah dampak jangka menengah dan panjang dari minyak yang langka. Jika persediaan minyak di kilang yang dikuasai ISIS habis, harga minyak akan kembali melambung tinggi.

Langkah kebijakan yang diambil Jokowi ini, ia mengakui akan berisiko terhadap stabilitas di dalam negeri dan berpengaruh ke negara-negara lain. Ia memberikan solusi agar pemerintah Jokowi mencari minyak-minyak murah di negara-negara yang bebas dari pengaruh ISIS.

"Yang harus dilakukan rezim Jokowi adalah mencari minyak murah dari Angola. Setelah ditandatangani, baru mencegah masuknya minyak spekulan-spekulan harga," katanya menegaskan. (rol)

Postingan populer dari blog ini

Perintah Presiden Jokowi Terkait Bentrok TNI-Polri di Kepri

-
Gambar
Polisi Militer berjaga di luar Markas Brimob  di Kepulauan Riau pasca bentrok TNI-Polri. Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat baku tembak di Batam, Rabu kemarin, 19 November 2014. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asas Manusia, Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Presiden, Kamis 20 November 2014. Kata Tedjo, Presiden meminta agar kedua instansi segera didamaikan, agar tidak ada lagi peristiwa lanjutan. "Untuk pelakunya dikenai tindakan disiplin. Harus ada hukuman dari kedua belah pihak," kata Tedjo. Menurut Tedjo, anggota TNI dan Polri yang terlibat bisa dikenai sanksi, mulai dari yang ringan hingga pemecatan. "Pasti diberi sanksi. Bisa hukuman administrasi, pemindahan yang bersangkutan dan yang paling berat dipecat," ujar Tedjo. Tedjo belum bisa memastikan berapa jumlah anggot...
Baca selengkapnya

Cina Akan Install 28 Ribu Robot Untuk Gantikan Tenaga Kerja

-
Gambar
Robot kian populer di Cina. Tingginya upah buruh menjadikan robot sebagai satu alternatif untuk melakukan pekerjaan yang sulit, kotor dan berbahaya. Misalnya, penggunaan robot untuk industri pengecoran. Pengecoran dianggap sebagai satu industri yang berbahaya lantaran melibatkan pencairan logam pada suhu tinggi. Pekerjaan seperti ini sudah diambil alih oleh robot. The International Federation of Robotics memperkirakan Cina akan menginstal 28 ribu robot di tahun ini. Padahal tahun 2005, Cina hanya menggunakan 4500 unit robot untuk membantu aktivitas meraka. Jumlah yang diinstal tahun ini hampir sama banyaknya dengan Jepang. Penggunaan robot di Cina pada tahun 2015 bahkan diperkirakan mencapai 34 ribu unit, lebih banyak dari robot yang digunakan di Jepang. Dikutip dari laman Nikkei, kekurangan personel tenaga kerja menjadi salah satu alasan untuk penggunaan robot. Manajer di Mingzhi Technology mengatakan kondisi lingkungan kerja yang begitu keras menyebabkan orang Cina ce...
Baca selengkapnya

Jalankan program pelebaran jalan, Pemkab Abdya mulai bongkar bangunan warga

-
Gambar
Pekerja dan staf Dinas PU mulai membongkar secara menual dua unit ruko di persimpangan jalan Irian. Kamis (11/12) foto Nizar Blangpidie, Citraaceh.com Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten setempat mulai melaksanakan pembongkaran dua unit rumah tokoh (Ruko) milik masyarakat yang telah mendapatkan ganti rugi untuk peluasan jalan. Amatan Citraaceh.com, Kamis (11/12), bangunan dua unit ruko dua tingkat semi permanen di persimpangan jalan Irian Kecamatan Blangpidie, milik ahli waris Anas Bidin Nyakseh, Muhammad Hatta dan Abudul Jalil, dibongkar secara manual oleh sejumlah pekerja yang dibantu staf Dinas PU setempat. Pembongkaran yang diawasi oleh personil Dinas Perhubungan Abdya tersebut, juga ikut disaksikan langsung oleh Asisten pemerintahan Setdakab Abdya, M. Hanafiah AK, Sekretaris Dinas PU, Amiruddin S.Pd, PPTK Dinas PU, Sabri SE serta pihak-pihak terkait lainnya. Kepala Dinas PU, Rahwadi ST melalui Sekretarisnya,...
Baca selengkapnya