CITRA ACEH MEDIA

Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengatakan, Puan Maharani terlalu junior untuk memegang posisi menteri kordinator.    "Misalnya posisi menteri pembangunan manusia. Itu juga agak meragukan publik tentang track record -nya,” katanya, Kamis (30/10). Secara keseluruhan, katanya, Kabinet Kerja tidak mencerminkan Joko Widodo (Jokowi). "Tapi kita perlu memberikan kesempatan kepada menteri-menteri ini untuk bekerja. Kita lihat nanti, mungkin kita berikan waktu 100 hari terlebih dahulu," papar dia. Pengamat hukum tata negara Refly Harun juga meragukan kemampuan Puan. Menurutnya, penempatan putri Megawati Soekarnoputri itu lebih sebagai akomodasi politik. Padahal, posisi menko yang ia isi merupakan tempat yang sangat vital di Kabinet Kerja Jokowi. "Menteri yang tidak terlalu cakap dalam bidang itu, tapi karena akomodasi politik, maka kemudian dia diajak juga," jelasnya. Menurutnya, ada dua kementrian yang setidaknya meng

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengancam akan membentuk pimpinan DPR tandingan setelah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan yang ada.  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sikap itu tidak rasional dan tidak sesuai aturan yang disepakati dalam Undang-undang dan tata tertib yang berlaku. Politikus PKS Almuzzamul Yusuf menjelaskan, pemilihan pimpinan DPR telah diatur dalam UU MD3 dan tatib. Keabsahan pimpinan hanya bisa dilakukan melalui sidang paripurna dan disahkan Mahkamah Agung. "Kita ini bukan parlemen jalanan, semua ada aturan," katanya Yusuf saat dihubungi Republika , Rabu (29/10) malam. Menurutnya sikap yang diambil KIH itu tidak sah dan berlebihan. Sebagai lembaga negara, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai Undang-undang dan tata tertib yang berlaku. Muzzammil menilai, sikap yang diambil KIH ini sebagai bentuk akumulasi kepanikan dan kekecewaan KIH yang selalu kalah

Banda Aceh, citraaceh.com Asisten Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kota Banda Aceh, Drs Tarmizi Yahya MM memanfaatkan acara sosialisasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 untuk berbagi pengalamannya saat menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh.  Sosialisasi yang digelar Disdukcapil Kota Banda Aceh berlasngsung, Kamis (30/10) di Aula Lantai II Gedung C, Komplek Balai Kota Banda Aceh. Sebagai sosok yang sudah berpengalaman di bidang pencatatan sipil, Tarmizi banyak memberikan masukan kepada para peserta dan aparatur Disdukcapil yang memenuhi Aula Lantai II tersebut. Katanya, Sosisalisasi ini menjadi hal yang sangat penting ketika banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 ini. Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) di antaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu

Drs Nafis A Manaf membuka Sosialisasi BPPD Aceh. Rabu (29/10) foto Nizar Blangpidie,Citraaceh.com Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat Daya (Abdya), Drs. Nafis A Manaf MM mewakili Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin membuka secara langsung kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum/Silabus Daya Rayon III yang dipusatkan di Aula Arena Motel Blangpidie, Rabu (29/10). Dalam sambutannya Nafis A Manaf menyebutkan, dayah masih menjadi salah satu harapan dalam mengembangkan misi teologis dan pengembangan intelektual. "Sebagai pusat transisi ilmu-ilmu Islam dan pusat reproduksi ulama, Dayah harus mempertahankan tradisi dan tata nilai yang relavan,"sebut Nafis. Selain itu, lanjut Nafis, Dayah sebagai setrum pembangunan masyarakat harus melakukan refungsionalisasi, terlebih diera globalisasi telah mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya. "Untuk dapat memainkan peran edukatifnya dalam pengembangan sumber daya manusia, Daya harus meningkatkan

Badaruddin, S.Pd, M.Si Blangpidie,Citraaceh.com Badan Pembinaan Pendidikan Dayah(BPPD) Pemerintah Aceh, melaksanakan Kegiatan Sosialisi Kurikulum dan Silabus Dayah Tahun 2014 Rayon III di Aula Arena Motel Blangpidie, Rabu (29/10). Ketua Panitia Pelaksana, Badaruddin, S.Pd, M.Si yang juga sebagai Kasubbid Pembinaan Kurikulum Badan Dayah Pemerintah Aceh kepada Citraaceh.com, Rabu (29/10) pagi menyebutkan,kegiatan tersebut direncanakan akan dibuka oleh Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin dan Kepala BPPD Aceh."Insya Allah akan dibuka Bupati Abdya,"sebutnya. Lebih lanjut disebutkan, kegiatan tersebut akan diikuti oleh 52 wakil Pimpinan Dayah Bidang Kurikulum dari 4 kabupaten. "Peserta merupakan perwakilan Kabupaten Abdya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya dan perwakilan dari Kabupaten Simeulu,"terang Baharuddin. Menurut Baharuddin, kegiatan tersebut juga akan dihadiri Anggota Tim Ahli Kurikulum Dayah Aceh 2014, Tgk H Marhaban Adnan Bakon

Unsur Pimpinan DPRK Aceh Singkil diabadikan. Foto Roni Singkil, Citra Aceh.Com Pimpinan DPRK Aceh Singkil periode 2014-2019 telah resmi dilantik. Kamis (23/10) lalu. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna istimewa, di Gedung Gedung DPRK Aceh Singkil Kampong Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara. Rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRK Aceh Singkil dibuka oleh Ketua sementara DPRK Aceh Singkil Mulyadi,SE berjalan dengan sukses dan tertib itu juga dihadiri unsur Muspida Plus, para kepala SKPK, para Camat, unsur Pemuda serta undangan lainnya. Dalam rapat paripurna tersebut ditetapkan Ketua DPRK Aceh Singkil definitive kepada Mulyadi,SE, dari Partai Golkar, Wakil Ketua 1 Sunarso dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua II Yulihardin,S.Ag dari PAN. Pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil Toni Irfan,SH. Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan palu pimpinan, yang selanjutnya ketiga unsur pimpinan DPRK Aceh S

Dandim 0110 Abdya, Letkol Inf Suhartono memimpin peringanatan Sumpah Pemuda ke-86. foto Nizar Blangpidie, Citraaceh.com Dandim 0110 Aceh Barat Daya (Abdya) Letkol Inf Suhartono memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Tahun 2014 di Halaman Kantor Bupati Abdya. Selasa (28/10). Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB itu juga dihadiri Bupati Abdya, Ir. Jufri Hasanuddin MM, Kapolres Abdya AKBP Budi Sakmeto SIK, Kejari Blangpidie Umar Zakar SH, para asiten Pemkab Abdya, pengurus KNPI, Pemuda Pancasila, FKPPI, RAPI serta sejumlah kepala SKPK dalam jajaran Pemkab Abdya. Bertindak sebagai Komandan Upacara T. Mahfuza Noor anggota FKPPI Abdya dengan peserta upacara dari kesatuan TNI/Polri, Satpol PP dan WH Abdya, Dishub Abdya, PNS, Pramuka dan purna Paskibra, relawan PMI Abdya serta unsur pemuda lainnya. Dandim 0110 Abdya yang membacakan pidato sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengakui, dalam sejarah perjuangan bangsa hari Sump

Nasional, Citraaceh.com Perilaku Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang merokok di muka umum, masih menjadi perbincangan di kalangan netizen. Warga twitter pun meminta Menteri Kesehatan yang baru, Nila Moeloek, untuk menegur  pemilik maskapai perintis Susi Air  ini. Kontroversi sikap Susi yang merokok sambil diwawancara sempat merebak usai perkenalan menteri baru oleh Presiden Joko Widodo, Ahad (26/10). Dia bahkan tidak segan langsung merokok di kompleks Istana Kepresidenan. “Setop dong, biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” ujar presiden direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product tersebut. Akun @SangShafapart2 mencuit "Tugas pertama Ibu Nila Moeloek sbg Menkes adalah mengingatkan ibu Susi Pudjiastuti bahwa merokok." Senada dengan @SangShafapart2, akun @herman_limb88 penasaran dengan langkah yang akan diambil oleh Nila."Bagaimana sih respon ibu Nila sbg menkes bila berhadapan dg bu Susi yg merokok? Melarang atau diam aja ya?&

Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang merokok di depan umum dan memiliki tato di kakinya menjadi pembicaraan masyarakat luas. Menteri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ini masih terus dibahas sisi kehidupannya di media sosial, terutama Twitter.   Berbagai kicauan penduduk dunia Twitter meramaikan lini masa sehingga tagar Bu Susi pun menjadi salah satu trending topic . Hingga Selasa (28/10) ini, penduduk Twitter masih membicarakan sosok perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat tersebut. Soal Bu Susi, akun @ndorokakung yang memiliki cukup banyak follower alias pengikut menyebutnya sebagai the next media darling. "The next media darling : Bu Susi", begitu kicau pemilik akun @ndorokakung. Akun @ndorokakung terus berkicau. " Rating Bu Susi selalu tinggi baik di media sosial, media darling , maupun media konvensional. Kita hidup di era PVs dan UUs". "Bu Susi adalah next media darling

Banda Aceh, citraaceh.com Walikota Banda Aceh H. Illiza Saaduddin Djamal SE berharap kegiatan donor darah dapat menjadi budaya bagi warga Kota Banda Aceh. Demikian disampaikan Walikota  dalam sambutannya  yang di bacakan  oleh  staf ahli bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM, Drs  M. Ri z ha  MM  saat membuka acara Bhakti Sosial Donor Darah dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda di Taman Sari ,  Selasa (28/10). Kegiatan  ini  diprakarsai oleh LSM Lidik (Lembaga Investigasi  d an Informasi Kemasyarakatan)  be kerjasama dengan Pemko Banda Aceh, TNI dan POLRI . Walikota l ebih lanjut  meng atakan ikrar sumpah  p emuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Untuk itu ,  katanya ,  pemuda selaku agen perubahan harus menjadi ujung tombak dalam setiap aksi kemanusiaan apalagi dalam kegiatan donor darah seperti ini karena diakuinya keg

Banda Aceh, citraaceh.com Kasus perceraian yang terjadi di PNS jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh tercatat 20 kasus hingga periode Oktober 2014. Dari 20 kasus tersebut, sebanyak 80 persen didominasi oleh guru.   Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh Dra Emila Sovayana, Selasa (28/10) disela-sela acara sosialisasi PP 45 tahun 1990 dan PP 53 tahun 2010 bagai para PNS Kota di Aula lantai IV, Gedung A, Balai Kota Banda Aceh.   Kata Emi, sapaan akrab Kepala BKPP ini, meski tergolong angkanya sangat kecil dari jumlah PNS Kota yang mencapai 6000-an orang lebih, namun fenomena ini merupakan sesuatu hal yang mengkhawatirkan, mengingat persoalan ini tentunya berimbas terhadap kinerja seorang PNS itu sendiri.   Ditanya penyebab perceraian tersebut, Emi mengungkapkan ada beberapa penyebab, diantaranya karena KDRT, persoalan ekonomi dan lainnya.   ”Sebenarnya sich gugatan yang masuk lebih dari 20, Namun