KPU Godok Aturan Larang Bawa Ponsel Saat Mencoblos

-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melarang pemilih membawa telepon genggam saat melakukan pencoblosan di Pemilu nanti. KPU sedang menggodok aturan mengenai ini.

Menurut anggota KPU Hadar Nafis Gumay, larangan ini untuk menghindari kemungkinan praktik politik uang.  "Bagi mereka yang bawa bisa dititipkan kepada kepala TPS," kata Hadar di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Selasa 29 Oktober 2013.

Hadar menceritakan, saat Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, telepon genggam digunakan untuk memfoto hasil pilihan. Kemudian foto itu dikirim ke tim kandidat yang bertarung dengan harapan mendapatkan "balasan".

"Kami ingin cegah. Saya kira orang nggak keberatan. Kami akan atur itu. Dilarang untuk memfoto di bilik suara. Tapi kalau di TPS, duduk nunggu boleh-boleh saja," jelasnya.

Atur Saksi

Selain itu, KPU juga ingin mengatur saksi-saksi di penghitungan suara. "Undang-undang sudah mengatur juga setiap perwakilan peserta pemilu mengikuti proses pemungutan suara. Jadi nanti ada saksi dari setiap peserta pemilu yaitu partai politik, ada 12, kemudian juga calon anggota perseorangan, DPD," kata Hadar.

Bila peraturan tersebut lolos, Hadar mengatakan nantinya akan cukup banyak pemantau khususnya dari DPD. Terlebih di daerah-daerah yang peserta perseorangannya sampai puluhan yaitu sekitar 63 orang.

"Walaupun undang-undang membatasi pemantau tidak di dalam lingkaran pemungutan dan penghitungan suara tetapi mereka di luar. Dalam praktik di lapangan, pemantaupun masuk juga," ujarnya.

Hadar memprediksi pembahasan mengenai draf peraturan tersebut membutuhkan waktu paling lama satu bulan. Begitu selesai, KPU akan melakukan simulasi kemudian konsultasi dengan DPR dan pemerintah.

"Supaya praktik lapangan kita dapatkan langsung. Mungkin yang di atas kertas ini tidak mungkin di lakukan. Dengan simulasi kita dapat masukan," terangnya.

Hadar melanjutkan sesudah proses tersebut terlewati, KPU akan melakukan sosialisasi ke internal penyelenggara, mulai dari petugas di tingkat PPS, sebagai pihak yang akan menjalankan peraturan tersebut. Selain itu, KPU juga akan menyiapkan buku-buku pedoman, modul-modul dan lain-lain.

"Sosialisasi akan kami lakukan bertingkat sampai kemudian ke publik," tuturnya.

Postingan populer dari blog ini

Perintah Presiden Jokowi Terkait Bentrok TNI-Polri di Kepri

-
Gambar
Polisi Militer berjaga di luar Markas Brimob  di Kepulauan Riau pasca bentrok TNI-Polri. Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat baku tembak di Batam, Rabu kemarin, 19 November 2014. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asas Manusia, Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Presiden, Kamis 20 November 2014. Kata Tedjo, Presiden meminta agar kedua instansi segera didamaikan, agar tidak ada lagi peristiwa lanjutan. "Untuk pelakunya dikenai tindakan disiplin. Harus ada hukuman dari kedua belah pihak," kata Tedjo. Menurut Tedjo, anggota TNI dan Polri yang terlibat bisa dikenai sanksi, mulai dari yang ringan hingga pemecatan. "Pasti diberi sanksi. Bisa hukuman administrasi, pemindahan yang bersangkutan dan yang paling berat dipecat," ujar Tedjo. Tedjo belum bisa memastikan berapa jumlah anggot...
Baca selengkapnya

Cina Akan Install 28 Ribu Robot Untuk Gantikan Tenaga Kerja

-
Gambar
Robot kian populer di Cina. Tingginya upah buruh menjadikan robot sebagai satu alternatif untuk melakukan pekerjaan yang sulit, kotor dan berbahaya. Misalnya, penggunaan robot untuk industri pengecoran. Pengecoran dianggap sebagai satu industri yang berbahaya lantaran melibatkan pencairan logam pada suhu tinggi. Pekerjaan seperti ini sudah diambil alih oleh robot. The International Federation of Robotics memperkirakan Cina akan menginstal 28 ribu robot di tahun ini. Padahal tahun 2005, Cina hanya menggunakan 4500 unit robot untuk membantu aktivitas meraka. Jumlah yang diinstal tahun ini hampir sama banyaknya dengan Jepang. Penggunaan robot di Cina pada tahun 2015 bahkan diperkirakan mencapai 34 ribu unit, lebih banyak dari robot yang digunakan di Jepang. Dikutip dari laman Nikkei, kekurangan personel tenaga kerja menjadi salah satu alasan untuk penggunaan robot. Manajer di Mingzhi Technology mengatakan kondisi lingkungan kerja yang begitu keras menyebabkan orang Cina ce...
Baca selengkapnya

Jalankan program pelebaran jalan, Pemkab Abdya mulai bongkar bangunan warga

-
Gambar
Pekerja dan staf Dinas PU mulai membongkar secara menual dua unit ruko di persimpangan jalan Irian. Kamis (11/12) foto Nizar Blangpidie, Citraaceh.com Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten setempat mulai melaksanakan pembongkaran dua unit rumah tokoh (Ruko) milik masyarakat yang telah mendapatkan ganti rugi untuk peluasan jalan. Amatan Citraaceh.com, Kamis (11/12), bangunan dua unit ruko dua tingkat semi permanen di persimpangan jalan Irian Kecamatan Blangpidie, milik ahli waris Anas Bidin Nyakseh, Muhammad Hatta dan Abudul Jalil, dibongkar secara manual oleh sejumlah pekerja yang dibantu staf Dinas PU setempat. Pembongkaran yang diawasi oleh personil Dinas Perhubungan Abdya tersebut, juga ikut disaksikan langsung oleh Asisten pemerintahan Setdakab Abdya, M. Hanafiah AK, Sekretaris Dinas PU, Amiruddin S.Pd, PPTK Dinas PU, Sabri SE serta pihak-pihak terkait lainnya. Kepala Dinas PU, Rahwadi ST melalui Sekretarisnya,...
Baca selengkapnya