Tidak serius memberikan klarifikasi, LSM L-FRAKSI sesalkan sikap Ketua Panwaslu Aceh Singkil
Singkil, Citra Aceh
Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Panitia Pengawaas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Singkil semakin mencuat, terlebih Bendahara yang berinisial KD tersebut belum membayar honorium Panwascam se-Aceh Singkil selama dua bulan terhitung Juli-Agustus.
Dari informasi yang dihimpun Citra Aceh, dugaan korupsi di badan pengawas Pemilu yang dilakukan KD tersebut diduga pada pengadaan alat-alat tulis (ATK) dan honorium Paswascam.
Ironisnya, ketika wartawan mencoba meminta konfirmasi terkait dugaan korupsi tersebut kepada ketua Panwaslu Aceh Singkil, Baihaqi,M.Si baik melalui pesan singkat maupun dikonfirmasi langsung terkesan tidak ada niat baik untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
Atas sikap Ketua Panwaslu Aceh Singkil yang tidak serius memberikan konfirmasi tersebut ditanggapi tegas oleh ketua Lembaga Forum Rakyat Anti Korupsi (L-FRAKSI) DPD Aceh Singkil, Aiyub.
Aiyub dengan tegas mengatakan, sikap yang ditunjukkan ketua Panwaslu Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu indikasi birokrasi yang sekarat di Kabupaten Aceh Singkil."Setiap lembaga, instansi manapun berhak memberikan informasi yang akurat,"tegasnya.
Menurutnya, memberikan informasi yang dibutuhkan dapat menjaga jaga persatuan dan kesatuan publik, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)."Jadi kalau memang tiadak ada korupsi di lembaga tersebut kenapa harus takut memberikan fakta,"imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Aiyub meminta kepada pihak terkait untuk menulusuri dugaan korupsi tersebut. Karena menurutnya, bila isu tersebut dibairkan tanpa ada tindak lanjut maka akan dikawatirkan menimbulkan keresahan ditegah-tegah masyarakat.
"Aceh Singkil ini damai, jangan nodai kedamaian itu dengan sikap dan prilaku yang tidak wajar oleh aparat-paratur pemerintahan termasuk di Panwaslu itu sendiri,"tegas Aiyub singkat.(Roni)
Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Panitia Pengawaas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Singkil semakin mencuat, terlebih Bendahara yang berinisial KD tersebut belum membayar honorium Panwascam se-Aceh Singkil selama dua bulan terhitung Juli-Agustus.
Dari informasi yang dihimpun Citra Aceh, dugaan korupsi di badan pengawas Pemilu yang dilakukan KD tersebut diduga pada pengadaan alat-alat tulis (ATK) dan honorium Paswascam.
Ironisnya, ketika wartawan mencoba meminta konfirmasi terkait dugaan korupsi tersebut kepada ketua Panwaslu Aceh Singkil, Baihaqi,M.Si baik melalui pesan singkat maupun dikonfirmasi langsung terkesan tidak ada niat baik untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
Atas sikap Ketua Panwaslu Aceh Singkil yang tidak serius memberikan konfirmasi tersebut ditanggapi tegas oleh ketua Lembaga Forum Rakyat Anti Korupsi (L-FRAKSI) DPD Aceh Singkil, Aiyub.
Aiyub dengan tegas mengatakan, sikap yang ditunjukkan ketua Panwaslu Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu indikasi birokrasi yang sekarat di Kabupaten Aceh Singkil."Setiap lembaga, instansi manapun berhak memberikan informasi yang akurat,"tegasnya.
Menurutnya, memberikan informasi yang dibutuhkan dapat menjaga jaga persatuan dan kesatuan publik, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)."Jadi kalau memang tiadak ada korupsi di lembaga tersebut kenapa harus takut memberikan fakta,"imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Aiyub meminta kepada pihak terkait untuk menulusuri dugaan korupsi tersebut. Karena menurutnya, bila isu tersebut dibairkan tanpa ada tindak lanjut maka akan dikawatirkan menimbulkan keresahan ditegah-tegah masyarakat.
"Aceh Singkil ini damai, jangan nodai kedamaian itu dengan sikap dan prilaku yang tidak wajar oleh aparat-paratur pemerintahan termasuk di Panwaslu itu sendiri,"tegas Aiyub singkat.(Roni)
