Wali Nanggroe Aceh Ajak Masyarakat Kedepankan Kearifan Lokal
Sigli,
citraaceh.com
Wali
Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar mengajak masyarakat Aceh khususnya Pidie,
untuk bersatu menuju kegemilangan Aceh dengan mengedepankan budaya dan konsep
kearifan lokal sebagaimana pernah dibuktikan di masa lalu.
"Dimasa
lalu penegak hukum lebih mengedepankan kearifan lokal, masalah-masalah
pelanggaran hukum mampu diselesaikan pada tingkat gampong dan tidak harus
sampai ke mahkamah," ujar Wali Nanggroe Aceh dalam acara Silaturrahmi dan
Temu Ramah sekaligus Peusijuek Wali Nanggroe Aceh dengan Muspida dan Masyarakat
Pidie, Senin (31/3/2014), di Meuligoe Pidie.
Kedepan,
tambahnya, Wali Nanggroe Aceh akan menerapkan konsep kearifan local dalam
menangani persilisihan ditataran gampong.
"Agar
harmonisasi kehidupan menjadi lebih baik," tambahnya.
Wali
mengatakan, sejak penandatanganan Mou di Helsinky, 8 tahun silam, Aceh
terus-menerus membangun kearah yang lebih baik. Berbagai bangsa juga telah
membantu untuk kemajuan Aceh, yang prinsip utamanya adalah merawat dan mengisi
perdamaian Aceh.
"Sudah
banyak yang kita terima dari bangsa-bangsa lain dan bangsa kita sendiri. Ini
adalah wujud dukungan mereka atas perdamaian Aceh, oleh karenanya mari kita
rawat terus perdamaian ini," pintanya.
Tidak hanya
itu, bangsa-bangsa didunia, ungkap Malik Mahmud, juga bahagia bila perdamaian
yang juga hasil dari konstribusi bersama, menjadikan Aceh lebih maju dalam
berbagai aspek.
Wali
Nanggroe juga kembali mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan Aceh. Ia
meyakini, Pemerintah saat ini sedang berupaya mengedepankan good government,
amanah dan istiqamah, nyakni konsisten untuk memenuhi secara utuh hak-hak dasar
masyarakat.
"Yaitu
Pemerintah yang kehadirannya berguna bagi bangsa dan agama. Saat ini kehadiran
Pemerintah Aceh sangat dirasakan manfaatnya bagi rakyat," imbuhnya.
Aceh, ungkap
Wali, adalah cikal bakal Indonesia. "Legalitas Indonesia diawali dari
daerah Aceh, dan itu adalah sumbangan terbesar rakyat Aceh untuk
Indonesia," katanya.
Wali juga
mengatakan, era lonjakan globalisasi yang begitu cepat melanda, menuntut semua
kalangan, untuk ikut berpartisipasi aktif agar tidak tergilas olehnya. Oleh
kerenanya, Wali berharap era globalisasi harus menjadi perekat memperkuat tali
ukhwah, dan menjadi teknologi untuk menunjang lahirnya ide-ide yang baik
bagi kemaslahatan ummat.
"Jangan
sampai meluntur adat dan budaya dan keimanan kita, kami berharap pidie menjadi
penegak pemerintah yang berbasis IT dan selalu melahirkan kebaikan dan
menjadi contoh bagi daerah lain," pungkasnya.
Menjelang
Pemilu legislative yang digelar 9 April nanti, Wali menyeru semua pihak supaya
menjadikan Pemilu sebagai ajang penegak demokrasi. Dia juga berharap agar
pemilu Aceh dapat berjalan sukses dan damai serta tidak terprovokasi dengan
situasi.
"Jangan
takut. Jangan terprovokasi. Apabila terjadi intimidasi atau kekerasan segera
laporkan kepada pihak kepolisian. Saya yakin polisi akan bekerja profesional
dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.
Dia juga
menghimbau kepada rakyat Aceh untuk menentukan pilihan secara bijaksana yang
sesuai dengan hati nurani. "Buktikan bahwa Aceh adalah daerah yang
bermatabat dan menjadi contoh yang baik bagi daerah lain," ujarnya.
Kepada
penegak hukum, Wali meminta untuk menjadi pelayan yang selalu memberi
rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, Wali juga berharap kepada pemimpin
Pemerintah, agar mendidik masyarakat untuk lebih memahami konteks demokrasi
untuk kelanggengan perdamaian Aceh.
"Buktikan,
bahwa kita selalu memegang teguh Dinul Islam. Mari bersatu, menggapai
kegemilangan seperi indatu kita di masa lalu sebagai Aceh Darussalam masa
Iskandar Muda," tegas Wali Nanggroe.
Dalam
kesempatan itu, Malik Mahmud juga berharap peran ulama dalam membina ummat dan
mengayomi generasi muda Aceh agar terhindar dari kemerosotan akhlak, budaya dan
narkoba.
"Saat
ini akhlak, budaya dan narkoba sungguh memprihatinkan. Ini menjadi tugas kita
semua untuk memperbaiki," imbuhnya.
Para ulama,
aparat negara dan segenap elemen masyarakat diminta juga berkontribusi dan bahu
membahu memperbaiki probematika tersebut agar Aceh bisa kembali menuju
kegemilangan dijaman modern ini.
"Sebagai
WNA saya amat prihatin dengan semua yang sedang terjadi dengan keadaan ini,
maka perdamaian harus menjadi tonggak perbaikan dan pencapaian kegemilangan
Aceh," tutup Wali Nanggroe.
Sementara
itu Bupati Pidie Sarjani Abdullah dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dan
masyarakat Pidie memiliki komitmen mendukung segala bentuk program lembaga Wali
Nanggroe. Dia berharap Wali Nanggroe menjadi penerang bagi rakyat Aceh, dan
sebagai anak bangsa wajib menjaga adat istiadat warisan indatu. Bupati sarjani
juga menjelaskan sekilas asal usul Wali Nanggroe yang telah ditetapkan dalam
Qanun Nomor 8 tahun 2012 tersebut.
"Saya
tidak akan rela apabila perdamaian Aceh dinodai oleh oknum yang ingin
menghancurkan Aceh. Mari bersatu dan bergandengan tangan dalam membangun dan
mensejahterakan Aceh," katanya.
Temu Ramah
dan Peusijuek Wali Nangroe Aceh yang digelar di Meuligoe Bupati Pidie ini,
turut dihadiri Bupati Pidie Sarjani Abdullah, Bupati dan Wakil Bupati Pidie
Jaya, jajaran SKPA lingkup Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda Pidie, jajaran
SKPD pidie, OKP, utusan Parpol peserta Pemilu, tokoh pemuda dan Perempuan,
serta ratusan para ulama Pidie. Selain itu juga hadir jajaran Camat, Para
kepala Mukim dan ratusan Keuchiek dalam Kabupaten Pidie.(Rilis)
Sumber : acehonline.info
