Kesbangpolinmas Aceh Adakan Dialog Pencapaian Penanganan Konflik Aceh

-
Kabid Politik Pemerintahan dan Keamanan, Drs. Zulkifli Pardan saat memberikan sambutannya pada kegiatan Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh di Aula Grand Hotel Lauser Blang Pidie Kabupaten Abdya. Kamis (7/11.) (foto Nizar)
Blang Pidie, citraaceh.com
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Aceh menlaksanakan Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh tahun 2013 di Hotel Grand Leuser Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (7/11).

Kegiatan yang diikuti oleh anggota DPRK, perwakilan SKPK dalam jajaran Pemkab Abdya, para Camat, Keuchik, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan tokoh muda tersebut dibuka langsung oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Abdya.

Asisten Ekonomi Pembangunan, Drs. Tamrin dalam arahannya mengatakan, sejarah konflik Aceh telah dicatat lebih dari 30 tahun Bumi Serambi Mekkah berada dalam situasi konflik yang berlarut tentanya tidak dapat dihilangkan begitu saja.

“Secara faktual, konflik tidak dapat dilenyapkan sama sekali, namun gejala konflik itu harus diminimalisir sampai pada tingkat tertentu yang tidak akan menimbulkan disintegrasi social,”sebut Tamrin.

Lebih lanjut dikatakan, konflik harus dikelola sedemikian rupa, sehingga terbentuk suatu konsensus bersama pasca terjadinya konflik. Menurutnya, potensi konflik selalu akan terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan terutama jika perbedaan itu dipandang dan dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan.

“Puluhan tahun kita tidak dapat mencari jalan keluar untuk lepas dari konflik dan trauma, namun dengan ridha Allah SWT dan tekad kita semua, melalui berbagai pertemuan dan dialog akhirnya menghasilkan berbagai kesepakatan yang memberi titik terang untuk menyelesaikan konflik secara permanen,”jelas Thamrin.

Hal yang patut dipahami, lanjuta Tamrin, bahwa nota kesepahaman MoU Helsinki adalah suatu bentuk rekonsilasi secara bermartabat menuju pembangunan social, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

“Tugas kita adalah menjaga dan mengawal perdamaian secara berkelanjutan di Aceh khususnya di Abdya ini, karena untuk meredam konflik tidak semudah membalik telapak tangan dan memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang sangat besar,”pungkasnya.

Pererat tali persaudaraan
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpolinmas Aceh, Nasir Zalba, SE melalui Kabid Politik Pemerintahan dan Keamanan, Drs. Zulkifli Pardan kepada sejumlah wartawan dalam kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan agar Aceh senantiasa damai dan sejahtera.

Di samping itu, lanjutnya, kegitan tersebut juga untuk menyamakan visi dan persepsi segenap jajaran penyelenggara Pemerintah Aceh terhadap pembangunan perdamaian.

Disebutkannya, saat ini telah banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, namun untuk mengetahui sejauhmana efektivitas langkah tersebut perlu dilakukan sebuah analisis untuk mengukur pencapaiannya.

“Perlu dilakukan langkah-langkah dalam menjaga kelangsungan perdamaian Aceh yang melibatkan berbagai unsur dan komponen masyarakat , sehingga dapat membantu Pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan untuk penguatan perdamaian itu sendiri,” ulasnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, dalam ketentuan umum undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dijelaskan bahwa penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana baik sebelum maupun sesudah terjadinya konflik yang mencakup pencegahan konflik, pengehentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Melalui kegiatan dialog tersebut, pihaknya mengharapkan kepada para peserta agar lebih berperan aktif sehingga dapat diketahui sejauhmana capaian penanganan konflik di Aceh khususnya di Abdya yang nantinya akan menjadi bahan diskusi antar pemangku kebijakan dalam mengambil langkah strategis penanganan serta pencegahan konflik di masyarakat.

“Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini dapat terciptanya kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera di masyarakat serta mampu memelihara kondisi damai dan harmonis ini dalam hubungan sosial kemasyarakatan,”harapnya.(T.N)

Postingan populer dari blog ini

Dua Hari Hilang 3 Nelayan idi di temukan selamat

-
Gambar
Aceh Timur, citraaceh.com Dua hari hilang pada saat melaut tiga nelayan asal Idi rayeuk<Aceh timur di temukan selamat pada minggu(06/10),ketiga nelayan tersebut adalah Alamsyah(62)nelayan, warga Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk, Hendri (30) dan Edinur alias Buyung (36)warga Gampong Tanjung,mereka di selamat oleh KM Fajar Rezeki 14 mil lepas pantai Kuala Idi Kini ketiga nelayan tersebut, kini masih dirawat di ruang ICU RSUD Idi. Menurut informasi yang diperoleh Citra Aceh, kapal mereka diterpa topan saat hendak melaut, Jumat (4/10) malam, sekira pukul 21:00 WIB, “tiba-tiba angin kencang yang berputar bagaikan puting beliung langsung menghantam kapal kami hinga terbalik, “ ujar Buyung   saat ditemui bupati Aceh Timur di RSUD Idi, kemarin.   kapal mereka yang berukuran 2 x 12 meter itu terbalik, mereka bertiga sempat meraih sebatang bambu  gagang pancing dan sebuah fiber (tong ikan) sebagai pelampung untuk menyelamatkan diri, “ setelah kami menga...
Baca selengkapnya

Jalan Bireun-Takengon Rampung Tahun 2016

-
Gambar
Banda Aceh, citraaceh.com Jalan Lintas Bireuen- Takengon,mulai kilometer 21 hinga 26 sepanjang 100 kilometer yang didanani APBN akan rampung tiga tahun mendatang. Progres lintasan ini dinilai cukup penting untuk kemajuan masyrakat  Aceh Tengah. untuk pembebesan tanah masyarakat tersebut,kini masih jadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Pemerintah bireun telah mengusulkan,untuk pembebasa tanah ke Pemerintah Aceh jumlah  yang kita usulkan sekitar Rp 5,6 miliar.”UJar asisten 1 setdakab Bireun. “Ditempat terpisah,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Safaruddin mengatakan, tanah yang harus dibebaskan tersebut tidak terletak di sepanjang jalan yang dilakukan pelebaran itu. Secara keseluruhan, tidak banyak yang terhalang dengan tanah yang belum dibebaskan,”kata Safaruddin singkat. Pekerjaan jalan lintas Bireun-Takengon didanai  oleh APBN dan merupakan proyek multiyears justru kucuran dana dari pusat yang menyebabkan harus ditunggu secara bertahap...
Baca selengkapnya